Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Tidak Akan Lagi Memberi Kisi-Kisi untuk Debat Pilpres

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi (kiri) menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi (kiri) menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan lagi memberikan kisi-kisi kepada calon presiden dan wakil presiden dalam debat pilpres mendatang. Keputusan ini diambil setelah mengevaluasi debat perdana.

"KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat." Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Januari 2019.

Baca: Eks Komisioner KPU Kritik Debat Capres: Terlalu Banyak Kompromi

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan debat perdana dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme tampaknya belum memenuhi harapan publik. Dari hasil evaluasi, salah satu penyebabnya terletak pada format dan mekanisme debat yaitu pemberian kisi-kisi soal kepada kandidat.

KPU akan menggelar empat debat Pilpres lagi sebelum pemilihan pada 17 April 2019. Debat kedua akan membahas tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Peserta debat kedua ini hanya calon presiden.

Debat ketiga hanya akan diikuti calon wakil presiden untuk membahas isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dalam debat keempat, kedua calon presiden akan kembali beradu gagasan soal ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.

Baca: Kata Ketua KPU Soal Debat Pilpres yang Disebut Kaku dan Normatif

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Debat terakhir akan digelar dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri. Di debat terakhir ini, calon presiden dan wakil presiden akan beradu gagasan bersama.

KPU sebelumya memberikan daftar pertanyaan kepada calon presiden dan wakil presiden pada debat perdana yang mengangkat tema seputar hukum, korupsi, HAM, dan terorisme. "Tujuannya untuk mengembalikan debat ke khittahnya," kata Komisioner KPU Pramono Tantowi dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Januari 2019.

Simak: Hasil Debat Pilpres 2019 di Mata Netizen: Paslon 01 Mendominasi

Cara ini sempat dikritik Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jawaban yang akan diberikan, menurut dia, tidak menandakan jawaban yang asli karena pasti akan disiapkan oleh tim sukses. "Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres ya tim itu," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. Padahal ajang debat bertujuan untuk mengukur pengetahuan calon presiden dan wakil presiden saat menghadapi masalah.

Seusai debat pilpres perdana, JK berharap empat sesi debat lainnya tak lagi banyak terpaku pada bocoran dari KPU. Dia mengharapkan jawaban spontan dari para kandidat yang bisa mencerminkan kemampuan dan kepemimpinan mereka. "Pemimpin itu harus mengambil sikap pada waktu debat. Kadang-kadang tidak perlu persiapan. Diskusi ini harus mencerminkan sikap mereka, kalau terjadi begini harus bagaimana," ujar JK di rumahnya, Kamis, 17 Januari 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

5 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

16 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

20 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

22 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

2 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?